BERITA
  • 18 Oktober 2019
  • 0 Komentar
  • 143 Kali Dilihat
Wakil bupati pringsewu Himbau kepada ASN kabupaten pringsewu agar berhati hati dalam ber medsos

FAUZI HIMBAU ASN PEMKAB PRINGSEWU BERHATI-HATI & BIJAK GUNAKAN MEDIA SOSIAL PRINGSEWU - Wakil Bupati Pringsewu Dr.H.Fauzi, S.E., M.Kom., Akt., C.A., C.M.A. meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu berhati-hati serta bijak dalam menggunakan media sosial. Dikatakan Fauzi, bahwa apapun yang kita tulis, kita share, dan kota upload ke media sosial, semuanya mengandung konsekuensi hukum, dan harus dapat dipertanggungjawabkan. "Selain sanksi disiplin sebagai ASN, sanksi hukum berupa pidana juga siap menjerat bagi ASN maupun siapa saja yang terbukti melakukan pelanggaran, sebagaimana Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan juga Undang-undang ITE," kata Fauzi, Selasa (15/10/19). Menurutnya, keberadaan media sosial itu sangat bermanfaat bagi kemaslahatan masyarakat jika dipergunakan secara baik dan benar sesuai aturan. Namun, media sosial dapat berbahaya jika disalahgunakan, misalnya untuk membuat dan menyebarkan berita bohong (hoax), menghasut, provokasi, fitnah, maupun ujaran kebencian. "ASN dilarang keras dan bakal ditindak tegas jika diketahui melakukan hal-hal tersebut di media sosial," ujarnya. Fauzi juga mengatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah mengeluarkan Surat Edaran No. K.26-30/V.72-2/99, perihal Pencegahan Potensi Gangguan Ketertiban dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi PNS. "Nilai dasar ASN antara lain adalah memegang teguh ideologi Pancasila, setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, serta menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif," jelasnya. Lebih lanjut, Wabup Pringsewu menyampaikan bahwa berdasarkan surat dari BKN tersebut, ASN dilarang menyampaikan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tertulis, yang dilakukan secara langsung maupun melalui media sosial atau media lainnya, seperti spanduk, poster, baliho yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.